Header Ads Widget

rajawali elt ads smart biz

Kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono IX Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi



Yogyakarta, (smtourtravel.online) -
Berbicara mengenai kiprah dan perjalanan hidup Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kita akan dihadapkan pada perkembangan pemerintahan republik di masa awal kemerdekaan. Hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat kiprah perjalanan politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX dimasa-masa tersebut.

Ketika Indonenesia diproklamirkan sebagai sebuah negara merdeka, Sri Sultan HB IX langsung mengambil bagian penting dalam pembangunan republik. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Maklumat 5 September 1945 oleh Sri Sultan HB IX yang berisi tentang pengakuan kemerdekaan RI serta penggabungan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam republik dengan status daerah istimewa.

Tidak hanya sekadar pengakuan kemerdekaan RI, Sri Sultan HB IX juga menawarkan serta mempersilahkan pemerintahan dijalankan di Yogyakarta. Ibu kota pun akhirnya dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946. Bahkan, seluruh biaya operasional pemerintahan pusat ditanggung oleh Keraton Yogyakarta serta Kadipaten Pakualaman. Dan, ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta, Sri Sultan HB IX masih memberika bantuan keuangan sebesar 6 juta gulden kepada pemerintah Indonesia.

Pasca perang mempertahankan kemerdekaan atau perang revolusi, karier politik Sri Sultan HB IX kian melesat. Hal tersebut dibuktikkan dengan pernah menjabatnya beliau sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri, Wakil Perdana Menteri, hingga Wakil Presiden, mendampingi Soeharto. Selain itu dalam bidang pendidikan dan sosial, Sri Sultan HB IX pernah menjabat sebagai Ketua Kwartis Nasional Gerakan Pramuka, hingga mendapat julukan sebagai bapak pramuka Indonesia. 

Capaian tersebut tidak diperoleh hanya karena jabatan politknya sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta, namun memang murni karena pemikiran serta tindakam progresif seorang pemuda Jawa yang dibesarkan dalam lingkungan yang sebenarnya cukup kontradiktif. Lingkungan feodal keraton dan lingkungan liberal Barat.

Namun dibalik capaian politik yang fantastis tersebut, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui kiprahnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
 




Gejolak Politik Masa Demokrasi Parlementer

Pembahasan seputar dinamika Demokrasi Parlementer menjadi landasan penting untuk kita mengetahui pertempuran elite politik di usia republik yang tergolonh masih “piyik”. Di tengah usianya yang masih muda, Republik Indonesia harus dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Mulai dari kekerasan tribal, kemiskinan masif, pemberontakan di sejumlah daerah, hingga penyelewengan jabatan sejumlah elite politik. Hal tersebut mencapai puncaknya pada masa demokrasi parlementer (1950-1959). 

Pada masa Demokrasi Parlementer gejolak politik acap kali melanda Republik Indonesia. Hal tersebut nampak dengan adanya pergantian atau pembubaran kabinet yang kurang mendapat dukungan politik dari berbagai fraksi atau bahkan diberi mosi tidak percaya oleh sejumlah fraksi. Mosi tidak percaya yang dikeluarkan sebenarnya banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan sejumlah elite politik yang ingin berkuasa.

Akibat dari sejumlah permasalahan tersebut, negara selanjutnya dinyatakan dalam keadaan darurat. Kekuasaan berpindah dari tangan pemerintahan sipil ke tangan militer yang disebut Penguasa Perang Pusat (Peperpu). Mayor Jenderal A.H. Nasution diberi mandat sebagai ketuanya. 


Presiden Soekarno pun merespon situasi darurat akibat menjamurnya korupsi dalam tubuh pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Dalam kesempatan tersebut, Soekarno menyatak dibentuknya sebuah lembaga anti rasuah yang bernama Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN). Landasan hukum pembentukan Bapekan adalah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959. 
 


Sri Sultan HB IX dan Bapekan

Berdasarakan Perpres tersebut, Bapekan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap kegiatan aparatur negara, serta pengurusan dan pengaduan seputar laporan terkait penyimpangan yang diduga melibatkan aparatur negara. Sedangkan untuk wewenang sendiri Bapekan mampu memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai sesuatu yang menghambat daya guna serta kewibawaan negara.

Badan tersebut diketuai oleh Sri Sultan HB IX. Kedudukan ketua Bapekan setara dengan seorang menteri serta masuk dalam golongan F ruang VII. Sedangkan untuk anggota Bapekan sendiri antara lain: Samadikoen, Semaun, Arnold Mononutu, dan Letkol Soedirgo. Penujukkan Sri Sultan HB IX sebagai ketua tidak terlepas dari kiprah politiknya yang terkenal tegas dan bersih. 

Dilansir dari Historia.id, hingga akhir Juli 1960 Bapekan telah menerima 912 pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah laporan pengaduan tersebut, Bapekan mampu 402 pengaduan. Sebuah capaian yang cukup mentereng dari sebuah lembaga anti rasuah yang baru terbentuk. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari sikap responsif para pengurus serta pimpinan Bapekam dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Tetapi dalam perkembangannya, sepak terjang Bapekan harus terbentur dengan ambisi proyek mercusuar Soekarno di era Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut semakin terlihat menjelang pagelaran Asian Games tahun 1962, dimana Indonesia menjadi tuan rumah. Dalam hal ini Bapekan mencoba menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pendistribusian bahan-bahan material.

Bapekan yang mencoba menggali lebih dalam kasus dugaan penyalahgunaan pendistribusian material untuk Asian Games harus berakhir dengan pengkebirian pemerintah. Tidak berselang lama, melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962, Bapekan resmi dibubarkan. Pembubaran Bapekan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi pemerintahan Orde Lama dibawah komnado Soekarano dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Pada bagian akhir dari tulisan ini saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya upaya pemberantasan korupsi, dalam hal ini Bapekan dibawah pimpinan Sri Sultan HB IX, telah mencapai taraf kemajuan yang luar biasa. Di tengah situasi negara yang sedang darurat, Bapekan mampu menunjukkan taringnya dalam mengawasi serta menindaklanjuti laporan seputar kegiatan aparatur negara.

Tapi, sekali lagi, negara tidak pernah serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Kampanye anti korupsi yang sering didengungkan oleh sebagian rezim tidak lebih dari siulan populis semata.

Sumber:
Pour, Julius dan Nur Adji. 2012. Sepanjang Hayat Bersama Rakyat 100 Tahun Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Peraturan Presiden No 1 Tahun 1959.

Peraturan Presiden No 3 Tahun 1962.


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://historia.id/amp/politik/articles/gesekan-dengan-paran-DEdx6&ved=2ahUKEwja_pmJ9Y_tAhWRX30KHVWgDwYQFjAGegQIEBAB&usg=AOvVaw3HxyZXtkEZZ3L-_dfWA5W4&ampcf=1 diakses pada tanggal 19 November 2020.
 





(Ruby)




Tonton Juga


beranda


Posting Komentar

0 Komentar